Dr. Febrian, SH., MS

DATA PRIBADI

Nama : DR. FEBRIAN, S.H., M.S.
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Staf Pengajar Program Pascasarjana UNSRI
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang Prabumulih, Inderalaya OI Gedung Graha Aktiva Lantai 4

 

 Pendidikan :

  • S1 Fak. Hukum Unsri 1986
  • S2 Pascasarjana Unair 1992
  • S3 Program Doktor Ilmu Hukum PPS Unair 2004

Riwayat Pekerjaan :

Dosen S1 Fak. Hukum Unsri 1989-sekarang

  1. Hukum Tata Negara
  2. Argumentasi Hukum/Penalaran Hukum (Legal Reasoning)
  3. Hukum Lingkungan
  4. Ilmu Perundang-undangan
  5. Tehnik Perancangan Undang-undang
  6. Hukum Kelembagaan Negara
  7. Sistem Politik Indonesia
  8. Hukum Administrasi Negara
  9. Politik Perundang-undangan
  10. Hukum dan Pendekatan Sitem
  11. Metode Penelitian Hukum

Dosen Program Doktor (S3) Pengelolaan Lingkungan, Doktor & Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri (2004-Sekarang) & Dosen pada beberapa Fakultas Hukum Swasta dan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum (Unja 2006-Sekarang):

  1. Filsafat Ilmu
  2. Hukum Lingkungan
  3. Ilmu Perundang-undangan
  4. Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi
  5. Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah


Pengalaman Pekerjaan Lain :

a. Aktivitas Kelembagaan.

  1. Sekretaris Bagian HTN Fakultas Hukum Unsri (1996-1997)
  2. Redaksi Pelaksana Majalah Simbur Cahaya (1993-Sekarang)
  3. Redaksi Pelaksana Majalah Sriwijaya (1994-1996)
  4. Sekretaris Pengda PHSI SUMSEL (2003-2008)
  5. Ketua Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (2004-sekarang)
  6. Ketua Laboratorium Hukum (2005-2007)
  7. Senat FH UNSRI (2006-2008)
  8. Peneliti Senior LPP HAN Jakarta
  9. Tenaga Ahli DPD-RI PAH I
  10. Anggota DRD Provinsi Sumsel 2008-2009
  11. NLSP DPR-RI
  12. Anggota Majelis Kehormatan Peradi DPC Sumatera Selatan 2008-2013
  13. Anggota BAPOMI Sumatera Selatan 2008-2013
  14. Kabid Pembinaan dan Prestasi POBSI Sumsel 2010-2014

b. Penelitian:

  1. Signifikansi Sosial Hukum Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Lahat , 1995.
  2. Peradilan Pajak Di Indonesia (Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut UU No. 17 Tahun 1997), 1997
  3. Aspek Hukum Pemberdayaan Bidan Desa Dalam Proses Industrialisasi Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Bangka, 1999.
  4. Kualifikasi Yuridis Materi Muatan UU Berdasarkan UUD 1945, 2001.
  5. Kepemimpinan Nasional Presiden Menurut UUD 1945 (Revisi), 1997.
  6. Impact Of Marga Government Abolishment Toward Society’s Obedience To TheRules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia), Seminar International Disaster Management, Surabaya, 2000.
  7. Intervensi Negara dalam Perekonomian (Analisis Konsep “Rule of Law” A.V. Dicey Dalam Kaitannya Dengan Reformasi Fungsi Negara di Indonesia). 2001.
  8. Legislative Role Parliament’s Lawmaking Powers, 2002
  9. Status Hukum Ketetapan MPR Pasca Degradasi MPR, (Analisis Tap MPR No. I/MPR/2003), 2003.
  10. Hirarki Aturan Hukumdi Indonesia (Disertasi), 2004.
  11. Hakekat Legislasi Sebagai Aturan Hukum Dalam Perspektif Sejarah Hukum, 2005
  12. Aturan Hukum Di Tingkat Daerah (Perda Provinsi, Keputusan Gubernur Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota Daerah dan Peraturan Desa), 2005.
  13. Eksistensi Bentuk Aturan Hukum Berdasarkan UUD 1945 ( Fungsi Legislasi dan Regulasi di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah), 2005.

c. Makalah Pelatihan/Seminar:

  1. Kewenangan Pembentukan Undang-undang, 2001.
  2. Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies), 1999.
  3. Impact of Marga Government Abolishment Toward Society’s Obedience to the Rules of Forest Protection, 2001
  4. Istilah Aturan Hukum Dalam Hirarki Aturan Hukum, 2004
  5. Accountability of Written Law Forming As A Basis of Good Governance Implementation, International Symposium , Surabaya, 2004.
  6. Wewenang DPRD Membentuk Aturan Hukum Perda dalam UU No. 10 Tahun 2004, 2005.
  7. Pengujian Aturan (Norma) Hukum Sebagai Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Positif di Indonesia, 2005.
  8. Merumuskan Judul dan Konsiderans Perda (Plth Legal Drafting), Februari 2005
  9. Menilai Rancangan Perda (Plth LD-DPRD Kota Bogor), Februari 2005.
  10. Perencanaan Program Legislasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Plth LD-DPRD Maluku Utara), Maret 2005.
  11. Eksistensi Bentuk Aturan Tap MPR, Maret 2005.
  12. Legal Opinion (Plth Advokat AAI-Lab Hukumj UNSRI), Maret 2005.
  13. Legal Audit (Plth Advokat AAI-Lab Hukum UNSRI), April 2005.
  14. Penelusuran Bahan Hukum dan Dokumentasi Hukum (Plth Advokat Ikadin-Pascasarjana UNSRI), Juni 2005
  15. Legal Reasoning (Plth Advokat Ikadin-Pascasarjana UNSRI, Juni 2005.
  16. Pembentukan Peraturan Daerah (Lokakarya dan Pelatihan P:enyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
  17. Hirarki Peraturan Perundang-undangan dan Sinkronisasi Perda Dalam Peraturan Perundang-undangan (Lokakarya dan Pelatihan P:enyusunan Perda dengan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
  18. Perencanaan Legislasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
  19. Merumuskan Judul dan Konsiderans Perda (Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005
  20. Pendampingan Penyusunan Perda tentang Retribusi Rumah Sakit Dr. Chasan Bhoeseri Propinsi Maluku Utara, Jakarta Juni 2005.
  21. Reviewer Research Grand for Programme TPSDP (FH-UNSRI), Juni 2005.
  22. Reviewer Usulan Penelitian Bidang Hukum Forum HEDS (Higher Education Development Support) Jakarta-Palembang, 25 Juni 2005.
  23. Eksistensi Tap MPR Pasca Amandemen UUD 1945 (Simbur Cahaya, FH Unsri Palembang), Juni 2005.
  24. Pembentukan Perda (FH Unsri, Palembang Agustus 2005), Juni 2005.
  25. Tanggunggugat Pemerintahan Menuju Good Governance, Sukabumi, Agustus 2005.
  26. Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pemda Kabupaten OKU, Baturaja, September 2005.
  27. Interpretasi Peraturan Perundang-undangan, Pemprop Sumsel, September 2005.
  28. Hukum Administrasi Negara, Kanwil Hukum dan Ham Propinsi Sumsel, Oktober 2005.
  29. Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Penguasa (Kasus Korupsi Palembang Square a.n. Nasirudin, SH. Ka BPN Kota Palembang ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi/Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik-Saksi Ahli)), November 2005.
  30. Rancangan Aksi Nasional Otonomi Daerah- Wisma UNSRI Palembang, 17 Desember 2005.
  31. Teknik Perancangan Perda (Penyusunan Perda Pemekaran Wilayah & Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten OKI) Kabupaten OKI, Htl Swarna Dwipa, Palembang, 21 Desember 2005.
  32. Uji Konstitusionalitas Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 (Saksi Ahli), Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Februari 2006.
  33. Pembuatan RPJM dan Penyusunan Aturan Hukum RPJM Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka-Belitung, Februari 2006.
  34. Analisis SE Mendagri No. 188 Tahun 2005 Vs PP No. 37 Tahun 2004 (DPRD Maluku Utara), Jakarta, 1 Maret 2006.
  35. Perda Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Negara, DPRD Kota Bogor, 21 Maret 2006 Cisarua Bogor.
  36. Fungsi Legislasi DPD-RI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta DPD-RI April 2006.
  37. Pembuatan RPJP dan Penyusunan Aturan Hukum dalam Kaitanya dengan RENSTRA Kota Palembang, April 2006
  38. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Fungsi Legislasi), DPM Mahasiswa UNSRI, Palembang April 2006.
  39. Penyusunan Naskah AKademis Peraturan Perundang-undangan (UU), Jakarta Setjen DPR-RI, Manggala Wana Bakti 24 April 2006
  40. Mencari Jalan Keluar Dari Jebakan-jebakan Demokrasi Untuk Memperkuat Kedudukan RI, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Focus Group Discussion Membangun Strategi HAM Indonesia (SHI) Sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, Komnas HAM-FH UNSRI 15-17 Mei 2006, Hotel Swarna Dwipa, Palembang
  41. RUU Penyelenggara Pemilihan Umum & Pilkada (Dalam Optik Ilmu Hukum Perundang-undangan), Disampaikan pada Konsultasi Publik RUU tentang Penyelenggara PEMILU & Pilkada antara Pansus DPR-RI dan UNSRI, Palembang-Inderalaya 22 Mei 2006
  42. Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Anotasi Pasal-pasal Perubahan), Disampaikan pada Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara DPD-RI dan Program Pascasarjana UNSRI, Palembang 23 Mei 2006
  43. Draft Akademik dan Raperda Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur, Agustus-September 2006
  44. Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) “Evaluasi Implementasi Hasil Amandemen UUD 1945 Dengan Memperhatikan Suasana Kebatinan Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Rangka Menghimpun Sumbangan Bahan Untuk Merancang Masa Depan Nasional Indonesia”, Dewan Ketahanan Nasional, 22-24 November 2006.
  45. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah, pada Pelatihan RIA kerjasama Laboratorium FH UNSRI & DPRD Lahat, Hotel Bumi Asih, Palembang 25-26 November 2006.
  46. Masukan RUU Perubahan MK, Disampaikan pada Uji Sahih/Konsultasi Publik RUU UJI SAHIH RUU PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI DPR-RI, UNSRI PALEMBANG 27 Desember 2006.
  47. WEWENANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR, Disampaikan Pada Seminar Kewenangan Pengaturan Kendaraan Bermotor Antara Poltabes Palembang dengan Dishub Kota, FAK USHULUDDIN IAIN RADEN PATAH, Palembang 15 Februari 2007.
  48. MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BEBAS KORUPSI SESUAI DENGAN AMANAT KONTITUSI (Analisis Pendekatan Peraturan Perundang-undangan) Disampaikan pada Seminar “Mewujudkan Negara Hukum yang Bebas Dari Korupsi yang Sesuai dengan Amanat Konstitusi”, diselenggarakan oleh LHMI Cabang Palembang di Gedung Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Sabtu 24 Februari 2007.
  49. Pendapat hukum (legal opinion) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, “ Addendum Kontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara”, NDP Law Firm, Jakarta 6 Maret 2007
  50. Isu Hukum Perseteruan Mensesneg-KPK, Harian Sripo 8 Maret 2007 hal 13 (Opini Hukum)
  51. BHP Solusi Pengembangan PT?, Harian Sripo 20 Maret 2007 hal 13.
  52. Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan Bank Indonesia Terhadap Sistem Aturan Hukum, nara sumber pada “Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi Perbankan”, Kerjasama BI dengan Kajian Hukum Bisnis FH UNSRI 12 April 2007, Hotel Aston Palembang
  53. Problematika Hirarki dan Materi Muatan Aturan Hukum Daerah dan Pusat, Disampaikan pada ”Pertemuan BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia”, diselenggarakan oleh BKS dan FH UNSRI, Hotel Swarna Dwipa, Palembang 15-17 April 2007
  54. Pendapat Hukum, “Kasus Perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora a.n. Indobuildco”, LPP HAN Jakarta, 22 April 2007.
  55. Pedoman (Manual) Pembentukan Aturan Hukum, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta 26 April 2007; Taman Safari-Ciawi 11-13 Mei 2007
  56. Memaknai Prosedur Perubahan UUD 1945 (Kendala, Peluang dan Langkah-langkah), Disampaikan pada “Diskusi FGD Penyerapan Aspirasi Untuk Amandemen Konstitusi”, Kerjasama DPD-RI dengan Program Studi Ilmu Hukum PPS UNSRI 30 April 2007, Gedung Doktor Program Pascasarjana UNSRI Palembang;
  57. Penyusunan Naskah Akademik, Kerjasama Sekretariat Jenderal DPR-RI & National Legislative Strengthening Program, Jakarta 22-23 Mei 2007;
  58. Memaknai Hari Jadi Sumsel, Artikel-Opini Harian Sripo, 15 Mei 2007, hal. 13.
  59. Naskah Akademik ”Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Laboratorium Hukum FH Unsri-Biro Pemerintahan Pemprov Sumatra Selatan, 25 Juni 2007;
  60. Naskah Akademik ”Pemekaran Kabupaten Muara Enim dalam rangka Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Laboratorium Hukum FH Unsri-Biro Pemerintahan Pemprov Sumatra Selatan, 20 Juli 2007
  61. Penyusunan Naskah Akademik RUU Kekayaan Negara, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta Mei-September 2007;
  62. Penyusunan Naskah Akademik RUU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta Mei-September 2007;
  63. Perda Bermasalah, Artikel-Opini Harian Sripo, hal 13
  64. Pembentukan Naskah Akademik Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Laboratorium FH Unsri 18 Juli 2007
  65. Pembentukan Naskah Akademik Pemekaran Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Laboratorium FH Unsri 25 Juli 2007
  66. Implementasi RAN-HAM, Pemkot Prabumulih 6 Agustus 2007
  67. Pelatihan ”Legal Drafting” PMU PRIDE bekerjasama dengan DPD RI, Hotel Salak Bogor, 10 – 12 Agustus 2007
  68. Manual Book ”Pedoman Pembuatan UU”, DPR-RI & NLSP, Taman Safari-Bogor, Hotel Seruni, 24-26 Agustus 2007
  69. Manual Book ”Pedoman Pembuatan UU”, DPR-RI & NLSP, Jakarta, Hotel Grand Kemang, 30-31 Agustus 2007
  70. ”Peraturan Perundang-Undangan & Peraturan Kebijakan”, makalah disampaikan pada acara ”Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme di Bidang Hukum Pemerintahan Bagi Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 14-16 November 2007
  71. Buku Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang, Setjen DPRRI-NLSP Jakarta 17-18 November 2007
  72. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI):
  73. Suatu Pendekatan Harmonisasi Aturan Hukum di Indonesia, Disampaikan Pada Pembinaan Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia di Lingkungan Pemprov Sumsel , Hotel Wisata Palembang 4-6 Desember 2007
  74. Saksi Ahli Sengketa Pemilukada Kota Palembang, Sarimuda Iqbal vs KPU Kota Pelembang, 2 Juli 2008
  75. ”Reformasi Hukum dan Peradilan”, disampaikan pada Lokakarya ”Pengembangan Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (Konsultasi Narasumber Regional),” Kerjasama Bappenas-UNDP, Hotel Danau Toba Internasional, Medan 10-11 Juli 2008
  76. ”Tantangan Demokrasi Lokal”, Disampaikan Dalam Dialog Publik “Menimbang Demokrasi Lokal” Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, HOTEL SWARNA DWIPA, PALEMBANG, 27 DESEMBER 2007
  77. ”Pemilu Tak Terkait Kebijakan Nasional?”, Disampaikan Dalam Seminar Sehari Oleh Kesbang Kota, Hotel Swarna Dwipa, Palembang, 24 November 2008
  78. Handboek on legislative Drafting, UNDP-TAF 2009 (buku).
  79. Proses Legislasi DPR-RI, UNDP-TAF 2009 (buku)
  80. “Kerjasama Antar Daerah”, Pemrov Sumsel 14/10-2009, Hotel Budi Palembang.
  81. ”Prolegnas DPD-RI”, Jakarta 23/10-2009, DPD-RI
  82. ”Dasar Cina Lu..!”, Beda buku Sripo 28/10-09.
  83. Pembentukan Raperda BUMD dan Penyusunan Naskah Akademik Raperda BUMD Kabupaten Musi Banyuasin 2009-2010.
  84. Kajian Akademik Pemekaran Kecamatan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah MUBA, 2010.
  85. Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kikim Area (Pemekaran Kabupaten Lahat, Sumsel), Unsri 2010.
  86. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Mantan Menkes RI, Sujudi, Pengadilan Tipikor, Jakarta 2010.
  87. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa “illegal mining”, Direktur Bukit Kendi Batu Bara, Ir. Mustavjab, Pengadilan Negeri Muara Enim 2010.
  88. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa “illegal mining”, Mantan Direktur Bukit Kendi Batu Bara, Ir. Munandar, Pengadilan Negeri Muara Enim 2010.
  89. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa Batas Wilayah Muara Enim vs Musi Rawas terkait Sumur Minyak Subhan IV, PN Lubuk Linggau, 2010.
  90. Saksi Ahli Hukum Administrasi Kasus Korupsi Mantan Kepala BKPMD Kota Palembang, PN Palembang, 2010.

 

Palembang, Februari 2011
Dr. Febrian, SH.,MS.