Naskah Akademik Prolegda Sum-Sel

23 Oktober 2011, 23:05, dibaca 4123 kali
Share |

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda. Perda dalam bingkai perencanaan pembangunan daerah, merupakan produk hukum atau hasil tindak lanjut dari suatu perencanaan legislasi daerah atau pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu program legislasi daerah, untuk selanjutnya disingkat Prolegda. Dengan demikian, proses pembentukan Perda harus terlebih dahulu melalui penetapan Prolegda.

Program legislasi itu sendiri merupakan perencanaan awal yang harus dilakukan dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Program legislasi terdiri dari Program Legislasi Nasional (untuk selanjutnya disingkat Prolegnas) dan Prolegda. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis, sedangkan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dengan demikian, Prolegda adalah program pembangunan hukum daerah yang akan menjadi landasan berpijak dalam rangka pembentukan Perda.

Perda, secara yuridis konseptual merupakan bagian integral dari kerangka hukum (“legal framework”) peraturan perundang-undangan. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “algemene strekking” (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.
Pengertian yuridis peraturan perundang-undangan dapat ditelusuri dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disingkat UU PERATUN. Berdasarkan kajian teoritik dan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU PERATUN, didefinisikan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah serta semua keputusan organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat mengikat umum.

Definisi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat pula pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Mengingat peran strategis suatu Perda, yaitu sebagai instrumen hukum dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, maka seyogianya pembentukan Perda diselaraskan dengan program pembangunan daerah dan program pembangunan nasional. Pencapaian keselarasan atau kesesuaian antara Perda yang dibentuk dengan program pembangunan tersebut akan dapat terwujud, apabila terdapat Prolegda yang telah ditetapkan secara sinergis dengan program pembangunan tersebut.

Pada prinsipnya, pembentukan Perda merupakan bagian integral dari program pembangunan secara keseluruhan di daerah, yaitu tercakup dalam ranah pembangunan sistem hukum daerah dengan tujuan mewujudkan tujuan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunan Prolegda dan pembentukan Perda perlu menyesuaikan dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis. Terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Tidak dapat dipungkiri, program pembentukan Perda selama ini di berbagai daerah di Indonesia masih jarang sekali didasarkan pada Prolegda, hingga mengakibatkan Perda yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Bahkan tidak jarang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga disebut sebagai ”Perda bermasalah” dan harus dibatalkan.

Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, keberadaan Prolegda menjadi sangat penting dalam rangka menyelaraskan antara program legislasi dan program pembangunan bidang lain dalam gerak pelaksanaanya di Sumatera Selatan. Dengan demikian, perlu disiapkan pengaturan tentang penyusunan dan pengelolaan Prolegda dalam bentuk Perda.

Dalam rangka menyiapkan rancangan Perda Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang penyusunan dan pengelolaan Prolegda, terlebih dahulu perlu pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai alasan yang mendasari diperlukannya rancangan Perda tersebut. Pertanggungjawaban secara ilmiah tersebut disajikan dalam naskah akademik sebagai suatu karya tulis ilmiah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi raperda. Naskah Akademik ini juga menguraikan tentang urgensi dan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal rancangan Perda tentang Prolegda



Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion