Perda Partisipatif Sebagai Instrumen Demokrasi

29 Oktober 2011, 07:32, dibaca 3476 kali
Share |

PERDA PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRATIS DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

OLEH: FEBRIAN

 

I. PENDAHULUAN

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 2004). Dari ketentuan ini indikasi awal memahami Perda ada pada:

a. Peraturan perundang-undangan
b. Wewenang DPRD membentuk
c. Persetujuan bersama Kepala Daerah

Sebagai peraturan perundang-undangan Perda dibuat oleh daerah dan berlaku pada wilayah tertentu, sehingga secara prinsip materi muatan Perda tidak sama antar daerah. Ketidaksamaan materi muatan menunjukan bahwa Perda diperuntukan bagi daerah sebagai suatu instrumen atau media bekerjanya hukum dengan batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Bagaimana politik pembentukan hukum Perda pada suatu daerah umumnya dipengaruhi berbagai variabel, antara lain tingkat partisipasi masyarakat. Tidak dipungkiri persoalan

  1. Pengelolaan Pembangunan Partisipatif untuk mengoptimalkan peran pembangunan dalam rangka menggunakan sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan.
  2. Tujuan :
a) Memberikan Acuan bagi pemeran pembangunan
b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa/ kelureahan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif
c) Membangun kemitraan melalui jaringan kerja lintas sektor terkait
d) Penguatan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam melaksanakan pembangunan partisipatif

 

Menggunakan pendekatan “partisipatif” yang berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut serta pelestarian dalam pengelolaan pembangunan
Tulisan ini akan mengkaji wewenang, materi muatan dan bagaimana hubungan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya hubungan Perda dalam pertingkatan (hirarki) peraturan perundang-undangan termasuk dalam hubungannya dengan Peraturan Kebijakan (Policy Rules).

Dalam implementasinya, materi muatan Perda acapkali berbenturan dengan Peraturan Kebijakan (Policy Rules). Tidak jarang ditemui Surat Edaran (SE) Mendagri bersifat “mengatur” (te regelt) bukan saja bersifat “menetapkan” (te bepald). Dan dalam akhir makalah akan ditampilkan benturan antar aturan hukum tersebut.

Dalam upaya memahami persoalan-persoalan di atas di atas, langkah awal berpijak kita pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditemukan berbagai hal yang berkait erat dengan pengaturan daerah serta perangkat lembaga-lembaga terkait daerah. Dan dalam hubunganya dengan DPRD, pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi legislasi dewan di samping fungsi pengawasan dan fungsi budget. Fungsi legislasi dewan harus dibaca bahwa DPRD adalah merupakan unsur dari pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2004). Dengan demikian "hakikat" legislasi yang diusung melalui amandemen UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2003 menjadi persoalan baru karena fungsi eksekutif menerbitkan aturan hukum masuk dalam fungsi regulasi.

Persoalan Perda sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah terhadap perencanaan legislasi bagi anggota DPRD saat ini adalah "hak" bukan kewajiban. Dalam hukum, bahasa normatif "hak" diartikan sebagai norma "kebolehan". Tentu saja melaksanakan otonomi daerah yang bertanggungjawab merupakan bagian tugas dan wewenang DPRD secara umum. Dalam konteks ini, peningkatan SDM DPRD merupakan point penting dalam meningkatkan eksistensi, citra dan kapabalitas anggota dewan menyusun produk aturan hukum Perda. Merumuskan penyusunan Perda merupakan kegiatan yang pokok dan sangat mendasar, karena produk hukum Perda selanjutnya akan dijadikan dasar dalam menggerakkan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan pemerintahan daerah. Harus diakui penyusunan Perda adalah merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Lembaga atau instansi yang bekerja dalam bidang penyusunan aturan hukum akan merasakan kesulitan tersebut, sedangkan masyarakat yang menggunakan atau yang dikenakan aturan tersebut akan ikut menderita pula, apabila penyusunan kurang sempurna atau kurang dapat dimengerti oleh masayarakat, terutama karena susunannya kurang sistematis, materi muatannya tidak jelas, bahasanya sukar dimengerti (banyak istilah atau perkataan yang mempunyai arti kembar atau multi tafsir), penamaan Judul yang tidak tepat, dan lain sebagainya.

II. WEWENANG DPRD MEMBENTUK PERDA

Membentuk Perda (wetgeving) merupakan wewenang melekat (atribusi) yang diberikan UUD 1945 dan UU. Wewenang tersebut diemban oleh DPRD yang memiliki fungsi legislasi sebagai representasi rakyat pada tingkat lokal. Pasca amandemen UUD 1945 dan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 eksistensi aturan hukum Perda mengalami pasang surut. Sejalan dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang memisahkan wilayah daerah ke dalam daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka bentuk aturan hukum Perda disesuaikan juga dengan wilayah mana aturan hukum tersebut dibuat. Keberadaan Perda merupakan conditio sine quanon dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan Perubahan pada Pasal 18 UUD 1945, maka secara signifikan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab telah mendapatkan landasan konstitusional yang kuat. Bahkan dalam Pasal 2 Tap MPR No. III/MPR/2000; dan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, Perda diakui sebagai salah satu bentuk aturan hukum.

Perda merupakan bentuk aturan hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus (khas) dari daerah yang bersangkutan. Wewenang membuat Perda ada pada DPRD (Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004). Peraturan Daerah dibedakan antara Perda Provinsi, yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur serta Perda Kabupaten/Kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama Bupati atau Walikota.
Menurut ketentuan Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

  1. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
  3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
  4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  5. ……………………..

Secara eksplisit wewenang DPRD membentuk Perda diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 42 ayat (1) hurup a UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”


III. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Penentuan materi muatan suatu aturan hukum merupakan suatu aspek yang sangat sulit di dalam merancang suatu aturan hukum. Di dalam hukum positif pengaturan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang digunakan selama ini, yakni Tap MPRS Nomor: XX/MPRS/1966, Tap MPR Nomor III/MPR/2000, yang kemudian diganti dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi mengenai materi muatannya baru dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini diatur; dan itupun masih sederhana. Materi muatan Perda diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:

"Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Walaupun UU No. 32 Tahun 2004 tidak eksplisit menyebut materi muatan Perda, dalam Pasal 138 menyebutkan tentang asas-asas dari materi muatan Perda, yaitu:

  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Persoalan hukum materi muatan yang timbul adalah:

  1. Mana yang dapat diatur oleh Perda mana yang tidak;
  2. Apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah Perda dapat menafsirkan lain?
  3. Apakah Permen dapat menjadi dasar hokum pembentukan Perda;
  4. Apabila ada dua aturan hukum dalam tingkatan yang sederajat dan norma hukumnya implisit bertentangan, manakah yang dapat menjadi sandaran hukum Perda.
 


III. PERDA DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bentuk aturan hukum Perda merupakan pelaksanaan dari aturan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan dan atau harus berdasarkan aturan hukum yang lebih tinggi. Bentuk aturan hukum yang lebih tinggi tersebut adalah:

  1. UUD 1945,
  2. UU/Perpu,
  3. PP
  4. Perpres
  5. Perda (Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004)

Logika hirarki di atas dapat diinterpretasikan dan menimbulkan legal issues seperti:

Oleh karena UU yang mendelegasikan wewenang pengaturan pokok-pokok tertentu kepada PP, maka PP sebagai pelaksana lebih lanjut dari UU memberi pola satu jalur yang sama dengan UU, hingga secara implisit Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum PP. Apakah lalu Perda boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri? Persoalannya adalah Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri itu dalam praktek banyak yang berfungsi pengaturan, termasuk mengatur perda. Dalam hal terjadi pertentangan atau konflik hirarki, bagaimanakah bentuk pengawasan yang dapat dilakukan?

Penyebutan secara berurutan sebagai suatu hubungan hirarki, akan menimbulkan pertanyaan, atas dasar apakah suatu Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri berderajat lebih tinggi dari Perda. Apakah misalnya keabsahan (rechtsmatig) Peraturan Daerah Kota Bogor dapat diuji keabsahannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat?. Memang disadari ada semacam pola hirarki dimana Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Evolusi hirarki peraturan perundang-undangan dimulai pada tahun 1966 dikeluarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan ini maka jenis dan hirarki aturan hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden;
  6. Peraturan Pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dll.

Dengan dicabutnya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan dinyatakan tidak berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, hirarki aturan hukum ditentukan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang;
  4. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden;
  7. Peraturan Daerah.

Setelah berlakunya UU No. 10 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) secara berurutan, hirarki peraturan perundang-undangan tersebut berubah menjadi:

  1. UUD 1945
  2. UU/Perpu
  3. PP
  4. Perpres
  5. Perda

Untuk menjawab persoalan (legal issues) hirarki seperti yang dikemukan di atas, kita sebelumnya harus memahami bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 diakui keberadaan peraturan perundang-undanagn lain sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan pada Penjelasan Pasal dinyatakan bahwa:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Dengan penjelasan ayat 4 ini dan melihat pada jenis aturan hukum dalam ayat (1) nya, maka bentuk aturan hukum dalam ketentuan Ps. 7 UU No. 10 Tahun 2004 tersebut secara kuantifikasi berjumlah 23 bentuk aturan hukum yang meliputi:

  • UUD RI Tahun 1945;
  • UU;
  • PERPU;
  • PP;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah;
  • Peraturan MPR;
  • Peraturan DPR;
  • Peraturan DPD;
  • Peraturan BPK;
  • Peraturan MA;
  • Peraturan MK;
  • Peraturan Gubernur Bank Indonesia;
  • Peraturan Menteri;
  • Peraturan Kepala Badan;
  • Peraturan Komisi ;
  • Peraturan DPRD Provinsi;
  • Peraturan Gubernur;
  • Peraturan DPRD Kabupaten;
  • Peraturan DPRD Kota;
  • Peraturan Bupati;
  • Peraturan Walikota;
  • Peraturan Desa.

Norma hukum Pasal 7 maupun pada penjelasannya, bentuk aturan hukum yang diatur tidak dipilah dalam kelompok-kelompok (kualifikasi) wewenang aturan hukum, baik dari lembaga yang berwenang membentuk aturan hukum maupun sumber wewenang aturan hukum tersebut. Sehingga dalam ketentuan ini tidak dikenal bentuk aturan hukum yang membedakan wewenang dari lembaga legislatif, wewenang dari lembaga eksekutif dan wewenang dari lembaga judisial. Khusus terhadap isu hukum apakah Permen yang keberadaanya diakui dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) berarti atau pertingkatanya berada di bawah Perda? Jika menafsirkan secara sistematis dari Pasal 7 ayat (4) sepertinya Permen berada di bawah Perda. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan praktek perundang-undangan dan aturan hukum lainnya; dan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Perda dapat dibatalkan oleh Pemerintah dengan koordinasi Mendagri melalui penetapan Perpres.


V. PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN PERDA

Pembentukan Perda merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan sistem hukum daerah. Pembentukan Perda merupakan suatu proses yang dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan global. Oleh karena itu, dalam pembentukan Perda secara komprehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dan dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan.

Dalam kaitan itu, maka dalam penyusunan program pembentukan Perda perlu mempertimbangkan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam dan hukum agama lainnya. rDi samping itu, dalam pembentukan Perda perlu dipegang teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:

  1. Kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera dan damai; dan
  3. Dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.

Dengan berpegang teguh kepada prinsip tersebut dapat dilakukan proses transformasi hukum positif yang heterogen dan transformasi ius constituendum menjadi ius constitutum dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana.

Jika memperhatikan Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

"Rancangan Perda dapat berasal dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota".
Dari ketentuan ini terlihat bahwa pembentukan rancangan Perda adalah hak yang diberikan untuk DPRD. Terlihat dari kata "dapat" dan tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang disampaikan anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD (Panitia Legislasi). Sebagaimana di tingkat nasional bahwa agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan Perda perlu dilakukan berdasarkan Prolegda. Dalam Prolegda tersebut disiapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Prolegda disesuaikan dengan kekhasan daerah yang bersangkutan. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Prolegda disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah (Kepala Daerah).

Dengan demikian Prolegda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturanperundang-undangan tingkat daerah yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah, dan Tahunan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Prolegda tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan otonomisasi.

Pelaksanaan penyusunan program perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku (drafter). Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan legal drafting sebagai berikut.

1. Obyektif dan profesional
Pelaksanaan rancangan penyusunan program dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkanpenilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan legislasi.
2. Transparan
Pelaksanaan penyusunan rancangan dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan.
3. Partisipatif
Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku (eksekutif).
4. Akuntabel
Pelaksanaan penyusunan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
5. Tepat waktu
Pelaksanaan rancangan penyusunan program harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
6. Berkesinambungan
Pelaksanaan penyusunan program dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.
7. Berbasis indikator kinerja
Pelaksanaan penyusunan program dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, luaran, manfaat maupun dampak.


VI. DAFTAR RANCANGAN PERDA DAN SKALA PRIORITAS

Pembuatan Skala prioritas Perda seyogianya dibuat berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Prolegda. Dari skala prioritas ini lalu ditetapkan Rancangan Perda untuk jangka pendek 2004 sampai dengan 2006, sedangkan sisa Rancangan Perda untuk tahun 2006-2009 adalah tahapan berikut menentukan Rancangan Perda selanjutnya. Daftar Racangan Perda tersebut setiap tahun dapat dievaluasi, diverivikasi dan dimutahirkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat dan prioritas yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas tahun berikutnya.

Adapun penentuan skala prioritas Rancangan Undang-undang ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni:

  1. Merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara 1945.
  2. Merupakan perintah UU RI
  3. Merupakan perintah peraturan perundang-undangan di atas Perda, seperti PP dan Perpres.
  4. Terkait dengan pelaksanaan Perda lain.
  5. Mendorong percepatan reformasi.
  6. Merupakan warisan Prolegda 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini.
  7. Berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

VII. ANALISIS KASUS

PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Vs

SE Mendagri No. 188.31/006/BAKD tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap PP No. 37

Pasal-pasal krusial: (Identifikasi)

Legal Issues:
1. apakah SE peraturan perundang-undangan?
2. apakah SE boleh mengatur rakyat dan mengikat umum?
3. Bagaimana daya ikat SE dalam hukum?
4. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan?

Solusi:
1. Jika ada konflik norma upaya uji peraturan perundang-undangan;
2. Keberatan (bezwaar)?


VIII. PENUTUP

Perda adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat umum. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Perda memiliki posisi strategis sebagai instrument bekerjanya dalam wilayah daerah. Sifat kehati-hatian, kecermatan dan kekhasan dalam Pembuatan Perda akan mencerminkan akuntabilitas, transparansi dan professional kerja dari lembaga pembentuknya.


IX. DAFTAR BACAAN

1. UU No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389)
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437)
3. Febrian, Hirarki Aturan Hukum di Indonesia, Disertasi Pascasarjana UNAIR, 2004
 



Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion