Kompetensi KeiIlmuan Hukum

29 Oktober 2011, 08:02, dibaca 2485 kali
Share |

Kompetensi KeiIlmuan Hukum
Oleh: Febrian

I. Pendahuluan

Dalam tataran teoritis dan praktis perkembangan ilmu hukum mengalami perkembangan luar biasa dalam beberapa dekade terarkhir abad ini. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eskternal keilmuan hukum. Oleh karena itu langkah penyesuaian dan kemampuan mengadaptasi persoalan kekinian dan masa depan hukum seyogianya dapat diprediksi melalui beberapa pendekatan keilmuan, yakni pendekatan falsafah ilmu dan ilmu hukum itu sendiri.

Tidak dapat ditolak, dan memang senyatanya faktor eksternal berpengaruh cukup besar dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia. Tentu kesepakatan besar perlu dibicarakan, karena faktor eksternal ini secara positif dan negatif mempengaruhi tumbuh dan kembangnya keilmuan hukum ke depan. Semisal faktor sistem hukum yang berbeda, capaian lembaga (visi dan misi), user (GATT, WTO), global, dan seterusnya.

Pada akhirnya, paralelisme seluruh kepentingan harus diakomodir selaras keinginan membentuk Perguruan Tinggi (hukum) yang memiliki kompeten masukan (input) dan luaran (output), hingga seorang sarjana hukum nantinya mampu dan memenuhi syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (hukum). Karenanya menjadi prasyarat penting menempatkan suatu kurikulum pengajaran yang berbasis kepada kompetensi pada pendidikan hukum, yakni kurikulum pada tahap perencanaan atau tahap pengembangan ide akan dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan dan pada kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul (pergeseran paradigma).

Pada waktu mengembangkan atau mengadopsi pemikiran kurikulum berbasis kompetensi maka pengembang kurikulum harus mengenal benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan, serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Harus diingat bahwa kompetensi bersifat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia profesi maupun dunia ilmu. Hal ini menarik secara faktual fakultas hukum dan sekolah tinggi ilmu hukum telah mencapai jumlah ratusan di Indonesia. Dan jika ukuran ini dipakai, maka tujuan pendidikan tinggi hukum yang professional school secara teoritis-praktis, hingga capaianya adalah lulusan lebih siap kerja merupakan tantangan penyelenggara pendidikan hukum pada umumnya dalam dekade terakhir ini. Khususnya dengan ancaman liberalisasi bidang jasa (hukum) yang tidak dapat ditolak akan menjadi bagian dari kehidupan suasana hukum di Indonesia.

Dalam pergaulan hukum (baca: studi hukum), kecenderungan meletakkan studi hukum dalam tataran ilmiah dan non ilmiah tidak sepenuhnya disikapi dengan pergeseran paradigma yang menghilangkan ciri atau kekhasan (sui generis) ilmu hukum. Memang dinamika perkembangan ilmu non hukum kental mempengaruhi konsep dasar pemahaman ilmu hukum, seperti objek yang bergeser atau objek yang meluas. Tidak berarti kita menghilangkan kebermaknaan (signifikansi) ilmu hukum. Sebaimana dinyatakan Bernard Arief Sidharta, dalam disertasinya yang menyimpulkan kekhasan ilmu hukum, yaitu:

  1. Ilmu hukum adalah ilmu praktis.
  2. Ilmu hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain, sehingga secara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan nomologis.
  3. Dalam objek-telaah ilmu hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).
  4. Pengembangan dan penerapan (ars) ilmu hukum berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum dan produknya menimbulkan hukum baru.
  5. Teori argumentasi memegang peranan penting dalam ilmu hukum.
  6. Model berpikir dalam ilmu hukum adalah berpikir problematik tersistematisasi.
  7. Metode penelitianya adalah metode penelitian normatif.

II. Visi dan Misi Kelembagaan

Pergeseran paradigma semacam apa yang diharapkan dari perubahan kurikulum pendidikan tinggi hukum? Tentu ada beberapa ukuran yang dapat digunakan, seperti kualifikasi yang dibutuhkan, gambaran jumlah yang dibutuhkan, keberlanjutan program, dan seterusnya sebagai aktualisasi permasalahan pendidikan. Keseluruhan hal itu dilembagakan dalam visi dan misi (kalau ada konsentrasi) yang diemban birokrasi tertinggi yang dianuti oleh birokrasi bawahan, semisal pascasarjana. Pola analisis bisa saja deduksi dan bisa induksi dengan melihat kondisi kekinian peta dari suatu Universitas atau Fakultas.

Saya ingin berandai-andai:

“Sebagai suatu institusi pendidikan tinggi yang telah secara tegas menyatakan diri menjadi universitas yang unggul dalam pendidikan tinggi dan berwawasan entrepreneur 2012, sudah menjadi keharusan bagi Universitas Jambi untuk tetap menjadi pelopor pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan di Jambi dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu karakteristik pendekatan keilmuan yang selama ini dimiliki oleh Program Strata 2 Ilmun Hukum Program Pascasarjana Unja telah menunjukkan kepekaan Universitas Jambi terhadap isu-isu aktual daerah, nasional dan internasional serta antisipasi perkembangannya. Pengembangan Program Pascasarjana dengan Konsentrasi Hukum Administrasi Daerah dan Otonomi Daerah akan menjadi bukti nyata perwujudan komitmen Universitas Jambi, sekaligus menjadi perwujudan sumbangsih Universitas Jambi kepada bangsa dan negara Indonesia melalui jalur pendidikan dan riset”.

Pengandaian di atas adalah untuk menarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Apakah visi dan misi universitas sejalan dengan Fakultas dan selanjutnya Program?
2. Bagaimana kekuatan (unggulan) program terhadap kompetensi keilmuan (hukum) khususnya?

III. Hakikat Keilmuan Hukum

Dimana letak ilmu hukum dalam pergaulan antar ilmu?

Melalui pendekatan filsafat ilmu, maka ilmu hukum dapat kita klasifikasikan kedalam Ilmu praktis, yakni ilmu yang bersifat nomologis dan normologis yang terdiri atas normologis otoritatif (ilmu hukum positif) dan normologis non otoritatif (etika dan pedagogi).

Penjelasan ini tidak lain untuk membedakan, bahwa ilmu hukum tidak masuk dalam klasifikasi sosial yang selama ini dianggap (salah kaprah) sebaliknya. Alhasil gelar S2 dulu bisa berupa MS (Magister Sains) atau M.Hum. (Magister humaniora).

Bagaimana posisi ilmu hukum tidak lepas dari kepribadian khas ilmu hukum itu sendiri atau sering disebut dengan istilah “sui generis”. Jika memperhatikan Jan Gijssels dan Mark van Hoecke yang mengambil over pendapat Meuwissen, maka ilmu hukum dalam pengertian luas dibagi kedalam: filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, yang akhirnya bermuara pada praktik hukum.

Tiap lapisan hukum memiliki karaktek khas. Lapisan dogmatik hukum berobjekan hukum positif dengan ciri khas alah konsep hukum yang teknis yuridis dan sarat nilai (normatif). Pada lapisan teori hukum memiliki dua sisi, yaitu sisi kontemplatif dan sisi empiris. Ciri khasnya adalah konsep umum, karakternya interdisipliner. Mereka yang ahli dalam bidang ini disebut dengan rechsteoriticus. Terakhir lapisan filsafat hukum adalah sangat spesifik karena filsafat hukum sendiri bukan dari ilmu hukum karena filsafat hukum yang diterapkan pada ilmu hukum.

Dengan kata lain mensitir pendapat C.A. van Peursen yang menggunakan istilah rechtswetenschappen (ilmu-ilmu hukum), maka jelas tidak dikenal satu jenis ilmu hukum. Ilmu-ilmu hukum adalah semua kegiatan ilmiah yang menjadikan hukum sebagai objeknya, dan acapkali disebut ilmu bersama (recht is mede wetenschap).

Perhatikan pendapat Lloyd’s dari segi teori studi ilmu hukum meliputi studi tentang karakter hukum, sistem hukum, hubungan hukum dan keadilan, moral dan karakter sosial dari hukum. Sementara itu Keeton secara luas membagi ilmu hukum kedalam:

A. Klasifikasi Dari Sudut Waktu:

  • Ilmu Hukum Sejarah (Historical Jurisprudence); analisisnya mengenai pertumbuhan sistem hukum dan interpretasi dari perubahan sistem hukum itu;
  • Ilmu Hukum Analitis (Analytical Jurisprudence), mempelajari dasar-dasar sistem hukum yg aktual;
  • Ilmu Hukum Kritis (Critical Jurisprudence), menganalisis estimasi nila-nilai lembaga hukum dan diperluas pada reformasi yang diperlukan dalam hukum.

B. Isi Sistem Hukum:

  • Ilmu Hukum Nasional (Municipal Jurisprudence), menganalisis sistem hukum suatu negara;
  • Ilmu Hukum Internasional (International Jurisprudence), analisisnya mengenai sistem hukum antar negara

C. Jumlah Sistem Hukum yang Dikaji:

  • Ilmu Hukum Partikular (Particular Jurisprudence), hanya mengkaji sistem hukum dari satu negara saja;
  • Ilmu Hukum Perbandingan (Comparative Jurisprudence), analisis atas doktrin dan lembaga-lembaga hukum dari berbagai sistem hukum, dicari persamaan dan perbedaannya;
  • Ilmu Hukum Umum (General Jusriprudence), mempelajari aturan hukum yang sangat penting dari suatu sistem hukum.

D. Dasar-dasar Ilmu Untuk Menilai Hukum:

  • Ilmu Hukum Sosiologi, Realis dan Fungsional (Sociological, Realist and Functional Jurisprudence); Ilmu Hukum Sosiologi mengkaji interaksi antara hukum dan kekuatan-kekuatan sosial, Ilmu Hukum Realis meneliti perilaku hakim, dan Ilmu Hukum Fungsional mengkaji konsep-konsep hukum dan meneliti pengaruh putusan badan-bdan peradilan;
  • Ilmu Hukum Ekonomi (Economic Jurisprudence), mengkaji pengaruh phenomena atau gejala ekonomi, seperti pengaruh korporasi dan monopoli atau persaingan curang terhadap putusan pengadilan;
  • Ilmu Hukum Psikologi (Psychological Jurisprudence), menganalisis pengaruh berlakunya hukum terhadap pikiran dan analisis teknik atau cara meprediksi pikiran hakim dari perilakunya;
  • Ilmu Hukum Etnologi (Ethnology Jurisprudence), analisisnya mengenai interaksi antara suku, organisasi nasional, lingkungan dan lembaga-lembaga hukum
  • Ilmu Hukum Etik (Ethical Jurisprudence), menganalisis nilai-nilai yang melandasi tujuan hukum yang ingin dicapai.
  • Berdasarkan hakikat keilmuan hukum, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hukum didasarkan atas hakikat keilmuan hukum dengan catatan tetap secara sadar bahwa hukum bukan satu-satunya faktor penentu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

IV. Praktik dan Evaluasi

Sebagai bahan perbandingan dan diskusi dari konsep TOR Program S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unja.

A. Kompetensi Utama

Kelompok mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan dasar-dasar pendalaman bagi mahasiswa untuk lebih menguasai teori-teori hukum untuk peningkatan daya analisis sebagai seorang magister ilmu hukum. Bobot mata kuliah kelompok ini adalah 16 SKS yang terdiri dari:

1. Teori Hukum – 2 SKS;
2. Sosiologi Hukum – 2 SKS;
3. Politik Hukum – 2 SKS;
4. Metode Penelitian Hukum - 2 SKS;
5. Penulisan Ilmiah – 2 SKS; dan
6. Tesis – 6 SKS.

Tidak ada filsafat hukum. Dalam praktik substansi filsafat dan teori hukum kadang sulit untuk dibedakan. Konsep Unja, menggunakan metode penelitian, tidak metode penelitian hukum, saya pikir kekhasan ilmu hukum (normatif) menjadi hilang, dan besar pengaruh metode ilmu luar yang masuk (sosial). Perlu dipikirkan ulang, apakah tepat menghilangkan mata kuliah ini. Selanjutnya mata kuliah penulisan ilmiah dapat digunakan dan tidak, mata kuliah ini memiliki kekhasan praktis dengan substansi argumentasi hukum (legal argumentation), bisa masuk opini hukum (legal opinion) dan nalar hukum (legal reasoning).

Untuk kompetensi pendukung, saya memberi beberapa catatan terhadap judul mata kuliah, antara lain:

  1. Jika Bahasa Inggris mendapat porsi 2 sks, kenapa tidak ada Bahasa Belanda? Di beberapa institusi lain, Bahasa Inggris menjadi prasyarat kelulusan yang bersifat menyeluruh berbentuk toefl, tidak masuk sebagai mata kuliah pendukung.
  2. Hukum Pemerintahan, untuk judul mata kuliah HAM, saat ini lazim dikenal dan berbeda dengan mata kuliah Hukum HAM;
  3. Mata kuliah Teori Perundang-undangan, biasa diajarkan di S1. Bisa saja diubah menjadi Hukum Pembentukan Aturan Hukum.
  4. Mata kuliah Hukum Lingkungan, biasa diajarkan di S1. Bisa saja diubah menjadi Hukum SDA dan Lingkungan.

V. Penutup

Dari uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengembangan hukum harus didasarkan pada hakekat keilmuan hukum, hingga jelas karakter khas sarjana hukum;
2. Perlu dipikirkan memberi porsi prakktis pada mahasiswa, seperti nalar hukum dan opini hukum.

 

 


Daftar Pustaka
Bruggink, J.J.H., Rechtsreflecties (Grondbegrippen uit de rechtstheorie), Kluwer, Deventer, 1993

____________(2), Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum), Terj. Arief Sidharta PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Gijsells, J. dan Mark van Hoecke, Wat is Rechsteorie?, Kluwer, Tjeenk Willink Zwolle, Antwerpen, 1982

Hampstead, Lord Llyod of & M.D.A. Freeman, Introduction to Jurisprudence, ELBS/Steves, London, 1986

L.B. CurzoRZON, Jurisprudence, M&e Hand Books, Ltd, 1979

Meuwissen, D.H.M., in Van Apeldoorn’s Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht, W.E.J. Tjeenk-Zwolle, 1985,

Sidharta, Arief B., “Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 1996



Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion