Naskah Akademik Raperda Ketenagalistrikan

28 Maret 2014, 11:08, dibaca 3369 kali
Share |

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menentukan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Berdasarkan pengaturan di atas, listrik sebagai sumber energi sekunder mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, oleh karena itu usaha untuk menyediakan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik yang cukup, merata, dan bermutu.
Pembangunan ketenagalistrikan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kenyataan menunjukkan, di Sumatera Selatan, pada tahun 2011 rasio elektrifikasi baru mencapai sekitar 66,77%. Hal ini menunjukkan, bahwa Sumatera Selatan masih membutuhkan tambahan 33,44% untuk memenuhi kecukupan rasio elektrifikasinya. Selanjutnya juga dapat dikemukakan, bahwa dari 31.166 desa di Sumatera Selatan, baru 2.839 desa atau 89,67 % yang mendapat aliran listrik.
Pemerataan pelayanan listrik, juga masih perlu ditingkatkan, karena dari 1.870.15 Rumah Tangga (RT) di Sumatera Selatan, 1.248.65 RT telah mendapat yang pelayanan listrik, dan masih terdapat 62.150. RT belum medapat pelayanan listrik.
Upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi adalah suatu keniscayaan bagi Provinsi Sumatera Selatan, karena potensi energi seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara dan panas bumi tersedia di Sumatera Selatan. Oleh kerena itu, peran aktif berbagai pihak dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Sumatera Selatan sangat diperlukan, terutama peran pemerintah dan investor. Investasi di bidang ketenagalistrikan diperlukan karena penyediaan listrik bersifat padat dan teknologi.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyakat, berbangsa dan bernegara, maka peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik merupakan keharusan, terutama dalam menyediakan perangkat peraturan yang menjadi dasar pembangunan ketenagalistrikan di daerah dalam rangka melaksanakan pelayan publik.
Merujuk pada Undang-Undang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pengembangan kelistrikan, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (2) mendelegasikan 11 (sebelas) kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenaga listrikan salah satunya adalah berwenang melakukan penetapan peraturan daerah (Perda) provinsi di bidang ketenagalistrikan (Vide huruf a).

Upaya pembentukan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Dengan demikian, pelayanan publik atau pelayanan umum meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Pemerintah provinsi wajib memberikan ketiga bentuk pelayanan tersebut kepada publik berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, berdasarkan payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan kewenangannya, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kewenangan delegasi berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tersebut ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan undang-undang ketenagalistrikan.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan, diperlukan pengkajian secara ilmiah. Kajian akademik dalam konteks ini adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah hukum sehubungan dengan penyediaan tenaga istrik di Sumatera Selatan yang disusun secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pertumbuhan industri, kebutuhan energi listrik di Sumatera Selatan dan sekitarnya juga meningkat. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan kebutuhan energi listrik meningkat jauh lebih pesat dibanding dengan yang dapat disediakan oleh PT. PLN. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir di berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Pemadaman listrik secara bergilir di Sumatera Selatan sebagai akibat kekurangan daya listrik atau kelebihan beban, mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial. Oleh karena itu mendesak dan penting untuk diatasi secara terencana, terarah dan mempunyai landasan hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah.

Untuk memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah bagi Pembangunan Ketenagalisrikan di Provinsi Sumatera Selatan, maka kajian akademik mengidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi sumatera selatan tentang ketenagalistrikan sebagai berikut:

  1. Landasan dan asas-asas apa saja yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan;
  2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan publik dalam arahan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan; dan
  3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik

Tenaga listrik adalah salah satu cabang produksi yang penting dan strategis bagi rakyat, oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal di atas, maka kajian akademik ini bertujuan untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya upaya pengaturan ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya

1. Tujuan Penyusunan Kajian Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang menyangkut upaya pembangunan ketenagalistrikan, maka tujuan penyusunan kajian akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

  • Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pembangunan Ketenagalisrikan di Provinsi Sumatera Selatan.
  • Merumuskan permasalahan hukum yang ada sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan sebagai salah satu dasar hukum pembangunan ketenagalistrikan di Sumatera Selatan dan sekitarnya.
  • Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan.
  • Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan.

2. Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik

Selaras dengan tujuan di atas, kajian akademik ini secara umum berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan. Adapun kegunaan secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik
Kajian akademik ini merupakan kajian yang memberikan sumbangan pemikiran konseptual untuk pembentukan norma-norma bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan.
Kajian akademik ini juga memberikan dukungan teoritik (“theoritical validity”) pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan

b. Kegunaan Praktis
Hasil kajian kajian akademik ini berkontribusi praktis sebagai sebagai bahan utama bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan


D. Metode

Penyusunan kajian akademik adalah kegiatan penelitian yang bermetode. Kajian akademik menggunakann metode penelitian hukum yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.
Pendekatan yang digunakan meliputi, statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Keseluruhan pendekatan yang digunakan signifikan fungsinya dalam Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan.

Secara normatif, statute approach dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang relevan, baik segi substansi permasalahan hukumnya, maupun segi konseptual pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan statute approach juga dilakukan penyusunan peraturan daerah provinsi yang harus berpijak pada legislasi dan regulasi agar tampak jelas konsistensi, sinkronisasi dan sistematisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan peraturan sejenis serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengkajian demikian dilakukan, karena peraturan daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini sejalan pula dengan conceptual approach yang mengedepankan pemahaman-pemahaman konseptual mengenai ranah hukum dalam pembentukan Perda provinsi.

Comparative approach, digunakan dalam kajian ini berdasarkan pertimbangan, suatu perumusan norma dalam pembentukan rancangan perda harus membandingkan dengan beragam perangkat hukum yang terkait maupun dengan disiplin ilmu non hukum yang menjadi obyek kajian dan pengaturan yang akan dituangkan dalam Perda. Suatu Perda dibuat untuk mewadahi banyak kepentingan yang harus dituangkan dalam rumusan norma. Perlu ditekankan bahwa Perda bukanlah gejala netral yang tidak bersentuhan dengan ilmu lain melainkan justru mewadahi semua sektor yang terkait dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk memperkuat landasan teoritis, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan penelitian ini ditopang oleh pengkajian terhadap dokumen hukum lain, hasil penelitian, serta berbagai referensi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan review hasil penelitian empiris dan dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Perda, dibutuhkan kajian akademik tentang pengaturannya. Oleh karena itu, kajian akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketenagalistrikan mengikuti sistematika penulisan Naskah Akademik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

Judul Naskah Akademik

  1. Bab I Pendahuluan
  2. Berisi uraian latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode pendekatan.
  3. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
  4. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
  5. Bab IV Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
  6. Bab V Sasaran, Arah, Jangkauan Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
  7. Bab VI Penutup

Lampiran: Draf Rancangan Perda Provinsi Sumatera tentang Ketenagalistrikan
 

 



Komentar:

28 Maret 2014, 11:20
pengunjung:
yth. bpk/ibu pengelola saya Dimas, bolehkah Bab selanjutnya diupload juga. terima kasih

Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion